MENGANALISIS KEBIJAKAN PERTANIAN DI INDONESIA (PUSAT ATAU DAERAH).

Kebijakan pembangunan pertanian ialah keputusan dan tindakan pemerintahuntuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunanpertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kebijakanpembangunan pertanian haruslah dipandang dalam konteks pembangunan nasionalyang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan saja tetapikesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  

Ini berarti, kebijakan pembangunanpertanian termasuk dalam kategori kebijakan publik, dilakukan oleh pemerintahdan berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak.Dalam perekonomian modern, seperti perekonomian Indonesia saat ini,keragaan sektor-sektor ekonomi saling mempengaruhi dan keragaan per-ekonomiandalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian inter-nasional. Olehkarena itu, berbagai kebijakan yang dibuat pada sektor non-pertanian berpengaruhnyata terhadap keragaan pembangunan pertanian, dan demikian pula sebaliknya.Sebagai contoh, kebijakan perkreditan dan kurs mata uang yang merupakankebijkaan moneter jelas sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunansektor pertanian. Kebijakan investasi industri perkapalan, yang merupakankebijakan pembangunan sektor industri, yang sangat berpengaruh terhadapkeragaan sektor pertanian, sementara kebijakan harga pupuk, yang merupakankebijakan sektor pertanian, jelas sangat berpengaruh terhadap keragaan industripupuk, yang berarti pula keragaan pembangunan sektor industri.  

Proses Pembuatan

Kebijaksanaan pembangunan pertanian merupakan bagian integral darikebijakan pembangunan nasional. Dalam tatanan kenegaraan Indonesia, kebijakanpembangunan nasional dirancang secara bertahap. Sebagai suatu negara yangdemokratis, landasan konstitusional dan operasional pembangun-an nasionalditetapkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya pada Majelis PermusyawaratanRakyat (MPR). Landasan operasional ditetapkan MPR dalam Garis-Garis BesarHaluan Negara (GBHN) untuk masa lima tahun. Rencana dan pelaksanaanpembangunan nasional selanjutnya dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin olehpresiden yang dibantu oleh para menteri pemimpin departemen pemerintahan.Rencana pembangunan nasional disusun secara integratif dalam ProgramPembangunan Nasional (PROPENAS) untuk masa lima tahun. PROPENASselanjutnya dirinci dalam rencana strategis (RENSTRA) pembangunan sektoral,termasuk rencana pembangunan pertanian tahunan (REPETA). Dengan demikian,kebijakan pembangunan pertanian disusun secara hierarkis dan integratif dengankebijakan pembangunan sektor-sektor lainnya. Evaluasi pelaksanaan pembangunandilakukan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Dari mekanisme perumusannya seperti yang diuraikan di atas maka dapatlahdisimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian merupakan keputusanpolitik yang dibuat pada arena pasar politik (

 political market place 

). Di satu sisi,para pembuat kebijakan (eksekutif dan legislatif) adalah para politisi rasional yangselalu berusaha mempertahankan kedudukannya dengan menawarkan kebijakandalam rangka meraih dukungan politik dari masyarakat madani (

civil society 

),termasuk kelompok lobbi-kepentingan dan organisasi massa) secara umum dankonstituen (golongan) politiknya masing-masing secara khusus. Di sisi lain,masyarakat madani melakukan pendekatan dan penekanan agar para pengambilkeputusan membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi dankelompoknya masing-masing. Keseimbangan antara permintaan dan penawaranterhadap kebijakan inilah yang akhirnya menentukan sosok kebijakan yang dibuatpemerintah dan atau bersama-sama dengan DPR. Proses pembuatan kebijakan iniberada dalam domain (lingkup) politik dan tidak berimpit domain analisis kebijakan